Agenda Bimtek Lediknas : BIMTEK LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
Pelaksanaan, tanggal dan tempat : terlampir
Dengan Hormat,
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
LPPD ( Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemda. Untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci untuk masing-masing urusan. Pemda harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik setiap Pemda bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemda. Dasar hukum LKPJ dan LPPD adalah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan LAKIP adalah Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas guna mendukung kebijakan serta regulasi terbaru Pemerintah Pusat Lensa Diklat Nasional (LEDIKNAS) akan menyelenggarakan bimbingan teknis nasional dengan tema : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
Lampiran pelaksanaan
Pelaksanaan, tanggal dan tempat : terlampir
Dengan Hormat,
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
LPPD ( Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemda. Untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci untuk masing-masing urusan. Pemda harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik setiap Pemda bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemda. Dasar hukum LKPJ dan LPPD adalah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan LAKIP adalah Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas guna mendukung kebijakan serta regulasi terbaru Pemerintah Pusat Lensa Diklat Nasional (LEDIKNAS) akan menyelenggarakan bimbingan teknis nasional dengan tema : LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
Lampiran pelaksanaan
|
Angkatan
|
Tanggal pelaksanaan
|
Tempat
|
|
Angkatan I
Mei
|
Rabu s.d Sabtu, 02 s.d 05 Mei 2018
|
Hotel 88 Mangga Besar, Jakarta
|
|
Senin s.d Kamis, 07 s.d 10 Mei 2018
|
||
|
Rabu s.d Sabtu, 16 s.d 19 Mei 2018
|
Hotel Arcadia Mangga Dua, Jakarta
|
|
|
Rabu s.d Sabtu, 23 s.d 26 Mei 2018
|
||
|
Angkatan II
Juni
|
Rabu s.d Sabtu, 06 s.d 09 Juni 2018
|
Hotel Sentral, Jakarta
|
|
Kamis s.d Minggu, 21 s.d 24 Juni 2018
|
||
|
Rabu s.d Sabtu, 27 s.d 30 Juni 2018
|
||
|
Pelaksanaan di luar jakarta, diantaranya bandung,
yogyakarta, surabaya, bali, lombok, batam, makassar minimal 8 orang
|
||
Informasi Permintaan Undangan :
Untuk Informasi Lebih Lanjut Dapat Menghubungi Kontak kami
di Telp : 021-21478758 Hp : 0821 123 6666 2; 0811 180 721, Email :
lediknas@gmail.com , Lensa Diklat Nasional (LEDIKNAS), terima kasih.
Kontribusi dan fasilitas pelatihan :
- Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk Akomoasi hotel 4 Hari 3 Malam, Komsumsi (Makan Pagi, Makan Siang, Makan Malam, Coffe Break selama kegiatan), Paket Meeting, Kit Pelatihan, Souvenir, Tanda Peserta dan Sertifikat.
- Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) sudah termasuk Komsumsi (Makan Siang, Coffe Break selama kegiatan), Paket Meeting, Kit Pelatihan, Souvenir, Tanda Peserta dan Sertifikat, belum termasuk akomodasi hotel.
- Jadwal yang telah diposkan dan telah terlaksana, apabila ingin mengikuti pelatihan dengan materi tersebut harap dikonfirmasi untuk melakukan penjadwalan;
- Kami melayani penyelenggaraan kegiatan di seluruh provinsi, kabupaten dan kota disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 8 peserta)
